JAKARTA
Perekonomian dunia pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami perlambatan, disertai tingginya inflasi dan ketidakpastian global. Peningkatan tensi geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah, turut memicu gejolak pada pasar komoditas dan keuangan global serta mengganggu rantai pasok. Meski demikian, Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Probabilitas resesi Indonesia diperkirakan berada di bawah 5% pada April 2026, lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang.
“Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario dalam merespons perkembangan ketidakpastian global. Semua langkah dilakukan secara hati-hati untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kuliah Umum ”Strategi Ekonomi Indonesia di Tengah Volatilitas Geopolitik, Guna Penguatan Ketahanan Nasional” kepada Peserta P4N LXIX dan P3N XXVII TA 2026 Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Kamis (30/04).
Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa Pemerintah telah mengambil langkah cepat melalui pemberian berbagai insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku strategis seperti LPG dan plastik, serta melakukan deregulasi dan percepatan perizinan untuk mendukung investasi. Pemerintah juga tengah menyelesaikan berbagai regulasi pendukung untuk memastikan stabilitas pasokan dan produksi. Di sisi lain, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat dengan memastikan harga energi strategis tetap stabil, serta menyiapkan berbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi.
Selain itu, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. Satgas ini bertugas mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons perkembangan global.
“Melalui Satgas, bukan hanya sekedar mengoordinasikan, tetapi keputusan penting juga diambil bersama dengan mempertimbangkan risiko secara kolektif untuk kepentingan nasional,” tutur Sesmenko Susiwijono.
Menutup paparannya, Sesmenko Susiwijono menegaskan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta memastikan keberlangsungan dunia usaha di tengah dinamika global yang penuh tantangan. (Red)
Robin silaban