JAKARTA
BPS menemukan sebanyak 211 RW atau sekitar 7,68 persen wilayah di Jakarta masuk kategori kumuh setelah dilakukan kalibrasi data menggunakan citra satelit dan ground check ulang.
Jumlah tersebut meningkat dari hasil pendataan awal sebanyak 208 RW, setelah ditemukan 23
RT tambahan yang memenuhi indikator kekumuhan. Mayoritas kawasan berada pada kategori
kumuh sangat ringan dan tidak ditemukan lagi kategori kumuh berat. Wilayah kumuh terbanyak berada di Jakarta Barat, disusul Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sementara lebih dari 2.500
RW lainnya telah terverifikasi tidak kumuh.
Pembaruan data dilakukan melalui kombinasi verifikasi lapangan dan analisis spasial berbasis citra satelit untuk mendeteksi kepadatan bangunan, pola permukiman tidak beraturan, hingga kondisi lingkungan. Dari total 2.749 RW di Jakarta, tahap awal verifikasi difokuskan pada 845
RW yang memerlukan pengecekan lanjutan. BPS juga menyiapkan dashboard digital
pemantauan kawasan hingga level RT dan RW dengan 11 indikator pembentuk status
kekumuhan guna mendukung intervensi yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, BPS dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut membahas penguatan statistik lingkungan, khususnya pengukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pemanfaatan citra satelit dan analisis spasial agar menghasilkan data yang lebih akurat dan mendukung
pembangunan Jakarta berkelanjutan. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan
antara Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti; Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi; dan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Wibowo pada 6 Mei 2026.
(Red)