• Latest
Guru Besar UT: Pola feodal Sudah Ratusan Tahun, Membentuk Mentalitas Kepala Desa Sebagai Penjilat Penguasa

Guru Besar UT: Pola feodal Sudah Ratusan Tahun, Membentuk Mentalitas Kepala Desa Sebagai Penjilat Penguasa

April 9, 2022
Jelang Pelantikan, JMSI Siantar Simalungun Audiensi Dengan Walikota Pematangsiantar

Jelang Pelantikan, JMSI Siantar Simalungun Audiensi Dengan Walikota Pematangsiantar

Januari 31, 2023
Tak Ada Ampun, Polresta Deliserdang Gulung 58 Genk Motor Meresahkan

Tak Ada Ampun, Polresta Deliserdang Gulung 58 Genk Motor Meresahkan

Januari 31, 2023
Komit Berantas Judi, Polrestabes Medan Gerak Cepat Respon Aduan Masyarakat

Komit Berantas Judi, Polrestabes Medan Gerak Cepat Respon Aduan Masyarakat

Januari 31, 2023
Warga Medan Ini Ditangkap Polsek Siantar Martoba, Ini Kasusnya

Warga Medan Ini Ditangkap Polsek Siantar Martoba, Ini Kasusnya

Januari 28, 2023
Ada Apa? Penanggung Jawab Keamanan Pelindo Larang Karang Taruna Hadiri Acara Menteri Pertahanan

Ada Apa? Penanggung Jawab Keamanan Pelindo Larang Karang Taruna Hadiri Acara Menteri Pertahanan

Januari 28, 2023
Konflik di PTPN III Kebun Bangun Kian Memanas, Seorang Ibu Nyaris Buta Dipukuli Security

Konflik di PTPN III Kebun Bangun Kian Memanas, Seorang Ibu Nyaris Buta Dipukuli Security

Januari 25, 2023
Ini Tujuan dr Susanti dan Rektor UMSU Tandatangani MoU

Ini Tujuan dr Susanti dan Rektor UMSU Tandatangani MoU

Januari 24, 2023
Kejati Sumut Gelar “Sobat Bertanya Om Jak Menjawab” Dibanjiri Banyak Pertanyaan

Kejati Sumut Gelar “Sobat Bertanya Om Jak Menjawab” Dibanjiri Banyak Pertanyaan

Januari 21, 2023
Kodam I/BB Laksanakan Perayaan Natal Oikumene Dengan Penuh Sukacita

Kodam I/BB Laksanakan Perayaan Natal Oikumene Dengan Penuh Sukacita

Januari 20, 2023
Kanwil BPN Sumut Berikan Penghargaan Kepada Pemko Pematangsiantar

Kanwil BPN Sumut Berikan Penghargaan Kepada Pemko Pematangsiantar

Januari 20, 2023
Clear!!! Tokoh INTI dan DPD Walubi Sebut Tidak Benar Ada INTOLERANSI di Pematangsiantar

Clear!!! Tokoh INTI dan DPD Walubi Sebut Tidak Benar Ada INTOLERANSI di Pematangsiantar

Januari 20, 2023
Lagi!! Tim Tabur Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Porsea

Lagi!! Tim Tabur Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Porsea

Januari 19, 2023
Metro Asia
No Result
View All Result
  • Login
  • NEWS
  • HUKUM KRIMINAL
  • POLITIK
  • PEMERINTAHAN
  • SOSIAL
  • TNI
  • POLRI
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • NEWS
  • HUKUM KRIMINAL
  • POLITIK
  • PEMERINTAHAN
  • SOSIAL
  • TNI
  • POLRI
  • NASIONAL
  • DAERAH
No Result
View All Result
Metro Asia
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT

Guru Besar UT: Pola feodal Sudah Ratusan Tahun, Membentuk Mentalitas Kepala Desa Sebagai Penjilat Penguasa

ADVERTISEMENT
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Metroasia.co,Jakarta – Pada gelaran Silahturahmi Nasional Desa (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada 29 Maret yang lalu, bergulir deklarasi terkait perpanjangan jabatan presiden tiga periode yang terlontar dari para kepala desa. APDESI dengan ketua umum Surtawijaya tersebut menuai berbagai respons luas, tak terkecuali Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

Menanggapi polemik tersebut secara lebih kritis, MIPI menggelar webinar bertajuk “Politisasi Desa dalam Perspektif Etika Pemerintahan”, Sabtu (9/4/2022). Webinar ini menghadirkan dua narasumber, Guru Besar Universitas Terbuka Hanif Nurcholis dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra.

RelatedPosts

Konflik di PTPN III Kebun Bangun Kian Memanas, Seorang Ibu Nyaris Buta Dipukuli Security

Clear!!! Tokoh INTI dan DPD Walubi Sebut Tidak Benar Ada INTOLERANSI di Pematangsiantar

Lagi!! Tim Tabur Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Porsea

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI Baharudin Thahir dalam sambutan pembukaan menuturkan kejadian yang merujuk pada APDESI, di mana perkumpulan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa memberikan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Meski terdapat sangkalan dukungan tersebut tidak dalam konteks acara tapi di luar acara.

Menurut Bahar, diskusi terkait kejadian itu kemudian menjadi panjang. Alasannya, kepala desa yang menjadi instrumen pemerintahan, memiliki otonomi, dan bagian dari kekuasaan, di saat yang sama memberi kesan ikut campur dalam politik praktis.

“Menariknya adalah ada yang mengatakan ini tidak salah gitu. Ini benar saja dilakukan karena tidak diatur dalam hukum. Tidak ada satu pun aturan yang melarang mereka ikut dalam kegiatan seperti itu,” katanya.

Dia melanjutkan, fenomena yang menjadikan kepala desa sebagai alat atau bagian dari politik tak sekadar pada acara kepala desa (APDESI) tersebut. Dia mengkritisi bahkan ketika ada Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati, kepala desa juga dipergunakan untuk tujuan politik. Menurutnya, dalam segi etika ada pemanfaatan ruang-ruang kosong oleh politik praktis di tingkat desa dan itu tidak diatur dalam regulasi.

“Apakah ini juga bagian dari kultur politik kita? Bahwa kita bagian ini adalah apa, patron-klien itu. Apa yang dikatakan patron, itu yang diikuti klien. Nah ketika bypass dari pusat ke desa tentang sehubungan seperti itu walaupun dalam konteks organisasi, apakah itu dibenarkan?” tanya Bahar mengelaborasi lebih lanjut.

Guru Besar Universitas Terbuka Hanif Nurcholis menyampaikan, awalnya desa hanya sebuah komunitas kecil. Status lurah/kepala desa lebih merujuk pada kaki tangan penguasa pusat. Hal ini sebagaimana tertulis dalam teori administrasi negara primitif yang memiliki ciri di antaranya, negara sebagai personifikasi dewa, loyalitas bawahan kepada atasan melalui suap, serta tujuan negara yaitu keagungan raja dan keluarganya dengan upacara dan simbol kebesaran

“Pemerintah itu penguasanya, kepala desa itu kaki tangan penguasa ditambah dengan kepala badan hukum komunitas, dan rakyat desa sebagai wong kecil. Wong cilik yang dieksploitasi, yang diperas,” ujarnya.

Jelas Hanif, struktur mental kepala desa secara natural merupakan model relasi kuasa antara penguasa, kepala desa, dan rakyat desa. Pola feodal ini sudah tertanam ratusan tahun membentuk mentalitas kepala desa sebagai penghamba dan penjilat penguasa, bukan sebagai pelayan dan pembela kepentingan rakyat desa. Menurutnya, APDESI yang diketuai oleh Surtawijaya berpegang pada etika administrasi negara primitif warisan negara Mataram dan Hindia Belanda, bukan administrasi negara modern yang lebih berkembang.

ADVERTISEMENT

“Para kepala desa yang dengan gembira dan bangga mau dimobilisasi penguasa untuk mendukung Jokowi tiga periode, yang berarti melawan norma konstitusi adalah para kepala desa kelompok ini di bawah APDESI Surtawijaya,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menjelaskan dengan lugas deklarasi kepala desa untuk Jokowi tiga periode merupakan bentuk politisasi. Hal ini pun sudah diulas dalam penelitian dan investigasi di berbagai media, khususnya Kompas, Majalah Tempo, dan Koran Tempo.

ADVERTISEMENT

“Saya ingin mengatakan ini jelas politisasi. Politisasi dalam upaya untuk perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Azyumardi menjabarkan, deklarasi tersebut pertama telah melanggar Undang-Undang mengenai desa. Kedua, melanggar etika politik karena mencuri start kampanye. Dia menegaskan, apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam Silatnas APDES tersebut menjadi bagian dari kampanye atau kegiatan politik, bukan sebagai aspirasi.

“Jelas itu bagian dari rekayasa politik. Dan menurut saya ini akan terus terjadi, walaupun presiden bilang supaya menteri-menteri berhentilah membicarakan itu, ya kan. Membicarakan soal perpanjangan masa jabatan, ya kan, atau menunda Pemilu itu dihentikan pembicaraan. Tapi Presiden Jokowi kan nggak bilang suruh menghentikan manuver,” tandasnya.(Rel/Red)

  • WhatsApp
  • Telegram
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Tags: Kepala desaUniversitas terbuka
Previous Post

Polsek Medan Timur Menggelar Vaksinasi Massal,Target Hingga 18 April 2022

Next Post

Bulan Puasa Tidak Menghalangi Kodim 0808/Blitar Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19

RelatedPosts

Konflik di PTPN III Kebun Bangun Kian Memanas, Seorang Ibu Nyaris Buta Dipukuli Security

Konflik di PTPN III Kebun Bangun Kian Memanas, Seorang Ibu Nyaris Buta Dipukuli Security

by Redaksi
Januari 25, 2023
0

Pematangiantar,Metroasia.co - Ratusan security PTPN III Unit Kebun Bangun, dengan membawa batu, kayu, rotan dan belati dikaki, Medatangi rumah rumah...

Clear!!! Tokoh INTI dan DPD Walubi Sebut Tidak Benar Ada INTOLERANSI di Pematangsiantar

Clear!!! Tokoh INTI dan DPD Walubi Sebut Tidak Benar Ada INTOLERANSI di Pematangsiantar

by Redaksi
Januari 20, 2023
0

Pematangsiantar,Metroasia.co - Beberapa hari terakhir ini, Isu Intoleran sedang beredar dikota pematangsiantar. Isu Intoleran tersebut mulai beredar akibat pembubaran Bazar diatas...

Lagi!! Tim Tabur Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Porsea

Lagi!! Tim Tabur Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Porsea

by Redaksi
Januari 19, 2023
0

Medan,Metroasia.co -Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Sumut berhasil mengamankan terpidana Bernard Jonly Siagian ST yang pada waktui itu menjabat sebagai...

Luar Biasa ..!! R Simanjuntak Masih Bebas Operasikan Bisnis Togel dan Diduga Kebal Terhadap Hukum Di Wilayah Panei Tongah

Judi Togel Kembali Marak Disiantar, Bandarnya Disebut Rizal P dan MIS

by Redaksi
Januari 12, 2023
0

Pematangsiantar,Metroasia.co - Sejak kasus pembunuhan almarhum Brigadir yosua muncul ke publik dan melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Saat...

Tandatangani MoU Tentang Bahaya Narkoba Dengan Kepala BNNK, Erizal Ginting: Jika Ada Yang Kurang Paham Kordinasikan

Tandatangani MoU Tentang Bahaya Narkoba Dengan Kepala BNNK, Erizal Ginting: Jika Ada Yang Kurang Paham Kordinasikan

by Redaksi
Januari 10, 2023
0

Pematangsiantar,Metroasia.co - Ketua TP PKK Kota Pematang Siantar H Kusma Erizal Ginting SH dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematang...

Alamak..!! Bocah Berusia 8 Tahun di Pematangsiantar Jadi Korban Pedofilia

Alamak..!! Bocah Berusia 8 Tahun di Pematangsiantar Jadi Korban Pedofilia

by Redaksi
Januari 4, 2023
0

Pematangsiantar,Metroasia.co, Orang tua bocah 8 tahun yang diduga menjadi korban pemerkosaan meminta pihak Kepolisian segera menangkap pelaku. Ayah korban mengatakan...

ADVERTISEMENT

Jelajahi berdasarkan Kategori

  • Aceh
  • DAERAH
  • HUKUM KRIMINAL
  • NASIONAL
  • NEWS
  • Pariwisata
  • Pematangsiantar
  • PEMERINTAHAN
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • POLRI
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • TNI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • DISCLAIMER
  • REDAKSI

© 2022 MetroAsia.co - Berani Demi Rakyat & Sesuai Fakta by MetroAsia.

No Result
View All Result
  • HUKUM KRIMINAL
  • SOSIAL
  • TNI
  • POLRI
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • NASIONAL
  • NEWS
  • DAERAH
  • Login

© 2022 MetroAsia.co - Berani Demi Rakyat & Sesuai Fakta by MetroAsia.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In