Metroasia.co, Pematangsiantar
Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, mewakili Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematangsiantar pada Rabu (17/12/2025). Acara yang berlangsung di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar tersebut mengangkat tema “Konsultasi Publik Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025‑2029 serta Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RPKD”.
Dalam sambutannya, Junaedi menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan di Pematangsiantar memang terjadi, namun lajunya semakin melambat dan kerentanannya tetap tinggi. Ia menekankan bahwa sebagian besar penduduk berada di sekitar garis kemiskinan, sementara ketimpangan pendapatan sulit ditekan, terutama bagi 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus memperkuat kebijakan dan kelembagaan koordinasi, menajamkan intervensi program dan anggaran, serta menciptakan sinergi lintas lapisan pemerintahan, baik dengan pemerintah pusat, provinsi, maupun internal kota dengan kecamatan dan kelurahan,” ujar Junaedi.
Ia juga menginformasikan bahwa rencana belanja untuk minggu ini akan dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara dan akan dituangkan dalam Dokumen Pasal Anggaran Tahun 2026. Junaedi meminta seluruh peserta rakor untuk meninjau kembali apakah program, kegiatan, dan uraian belanja yang telah disusun telah sesuai dengan RKA dan sasaran yang ditetapkan.
Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar, Sofie M. Saragih, menjelaskan bahwa tujuan rakor adalah memperoleh masukan untuk penyempurnaan rancangan RPKD 2025‑2029 serta memetakan rencana program, kegiatan, dan sub‑kegiatan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang relevan dengan kondisi lokal. Peserta rakor meliputi anggota TKPK, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, PKK, BPS, camat, lurah, kepala puskesmas, pendamping PKH, dan TKSK.
Junaedi menambahkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) diminta menyusun anggaran berbasis data bersama kecamatan, kelurahan, dan Dinas Pendidikan yang memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia juga menekankan perubahan pendekatan pada Dinas Ketenagakerjaan, dari sekadar pelatihan menjadi uji kompetensi, serta mengoptimalkan jumlah peserta pelatihan agar lebih efektif.
“Pelatihan yang diberikan jangan terlalu banyak peserta namun tidak efektif. Lebih baik lima orang saja, namun jam pelatihan ditambah, sehingga sasaran skill‑nya sesuai harapan dan pengentasan kemiskinan ekstrim dapat terselesaikan,” jelasnya.
Dinas Kesehatan juga diminta menjadikan sasaran kemiskinan ekstrim sebagai prioritas. Junaedi menegaskan pentingnya kerja sama semua dinas terkait untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, termasuk alokasi sebagian bantuan hibah rumah ibadah untuk warga di garis kemiskinan ekstrim.
Narasumber pada acara tersebut adalah Edi Safrijal, spesialis koordinasi, perencanaan, dan penganggaran penanggulangan kemiskinan daerah.
Rakor ini diharapkan menghasilkan rencana yang lebih fokus, terukur, dan bersinergi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Pematangsiantar selama periode 2025‑2029.
Editor : Robin silaban