Metroasia.co, Pematangsiantar
Tidak hadirnya Fraksi Gerindra dalam penyampaian pandangan akhir pada agenda resmi Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar terkait penyampaian pendapat akhir Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Sabtu (29/11/25), menimbulkan banyak perhatian dari kalangan publik.
Beredar, Senin (1/12) menyebutkan bahwa Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pematangsiantar, Gusmiyadi, maupun Ketua Fraksi Gerindra, Chairuddin Lubis, yang tidak mengajukan pandangan fraksi menimbulkan penilaian bahwa fraksi Gerindra belum menunjukkan sikap jelas terhadap penetapan R-APBD TA 2026.
Selain itu, sumber internal menyebutkan bahwa sejumlah anggota fraksi dikabarkan mempertanyakan absennya penyampaian tersebut kepada Ketua Fraksi.
Kepada internal, Ketua Fraksi Gerindra disebut hanya menyampaikan bahwa setelah rapat Badan Anggaran dirinya beristirahat sehingga tidak sempat menindaklanjuti penyampaian pandangan akhir.
Sebelumnya, melalui pesan WhatsApp, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pematangsiantar, Gusmiyadi, memberikan tanggapan resmi.
“Fraksi Partai Gerindra sebagai kepanjangan tangan dari partai senantiasa wajib terlibat aktif dalam setiap proses politik di DPRD. Apa yang terjadi hari ini terhadap pandangan fraksi akan kami dalami secara kepartaian,” tulisnya.
Lebih lanjut, Gusmiyadi menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat klarifikasi awal terkait penyebab ketidakhadiran.
“Kami menemukan alasan bahwa staf fraksi dalam keadaan tidak cukup sehat dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, pandangan fraksi tersebut telah diserahkan di saat proses persidangan berjalan,” tambahnya.
Publik Mulai Bertanya, Isu Kapasitas Ketua Fraksi Ikut Mencuat
Tidak hanya absennya pandangan fraksi yang menjadi sorotan, tetapi juga muncul reaksi yang mempertanyakan kemampuan Ketua Fraksi Gerindra dalam menjalankan peran politiknya.
Beberapa kalangan menilai ketidakhadiran dalam momen penting seperti penyampaian pendapat akhir membuat publik meragukan kapasitas dan kesiapan pimpinan fraksi.
Sejumlah komentar menyoroti dugaan bahwa Ketua Fraksi Gerindra belum sepenuhnya memahami tata tertib (Tatib) DPRD, serta muncul kembali isu lama terkait dugaan polemik ijazah yang pernah dikaitkan dengannya.
Meskipun belum ada klarifikasi langsung dari yang bersangkutan, isu tersebut kembali diperbincangkan pasca kegagalan penyampaian sikap resmi fraksi dalam paripurna. Dan selanjutnya isu soal legalitas dokumen pendidikan menjadi bagian dari diskusi publik yang mengiringi dinamika politik belakangan ini.
Editor : Robin silaban