Pematangsiantar,Metroasia.co – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pematangsiantar Drs Matheos Tan, MM, memaparkan Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar, di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Kota Pematangsiantar. Rakor berlangsung di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (30/09/2024).
Matheos mengatakan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi bersama Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Pematangsiantar. Ia sebagai Pjs Wali Kota, katanya, bertugas di Kota Pematangsiantar hanya sekitar dua bulan. Sebab setelah selesai cuti di masa kampanye, dr Susanti Dewayani, Sp.A, akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Pematangsiantar defenitif.
Lebih lanjut Matheos memaparkan, di masa kampanye Pilkada pada 25 September-23 November 2024, ada 20 larangan sesuai Pasal 57–Pasal 66 PKPU Nomor 13 Tahun 2014. Di antaranya, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota, dan/atau partai politik; melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye; melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan; serta melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara.
Masih kata Matheos, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pematangsiantar yakni 202.326 ribu yang tersebar di delapan kecamatan dan 53 kelurahan. Sedangkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 411 unit. Sementara lokasi Kampanye Rapat Umum, yaitu Lapangan Adam Malik dan Lapangan Tanjung Pinggir.
Dalam kesempatan tersebut, Matheos juga menyampaikan upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemko Pematangsiantar di Pilkada Serentak Tahun 2024. Upaya tersebut yakni, sosialisasi peraturan terkait netralitas ASN, yang digelar Senin (23/09/2024) lalu. Kemudian, Ikrar Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN yang diikuti 34 pimpinan OPD dan Direktur dr Djasamen Saragih, serta disaksikan Bawaslu Kota Pematangsiantar.
Matheos menambahkan, netralitas ASN Pemko Pematangsiantar di Pilkada Serentak 2024 diawasi Tim Internal (Satgas). Tugas Tim Internal, mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN; melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas ASN; bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas ASN; dan menyampaikan hasil pengawasan netralitas ASN kepada Pjs Wali Kota Pematangsiantar.
Satgas diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, serta anggota Inspektur, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Organisasi.
Matheos juga mengatakan, pencoblosan Pilkada Serentak berlangsung 27 November 2024. Kemudian, 16 Desember 2024 penetapan oleh KPU. Lima hari setelah penetapan, penyampaian sengketa gugatan.
“Jika semua tahapan telah selesai, kepala daerah terpilih akan dilantik 25 Februari 2025,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH mengingatkan agar ASN tetap pada koridor/ketentuan.
“Mari kita sukseskan Pilkada. Ini kali pertama Pilkada Serentak. Selama ini, Puji Tuhan, Pilkada selalu damai,” ajaknya.
Sedangkan Kapolres Pematangsiantar AKBP Yogen Heroes Baruno, S.H., S.I.K, menerangkan kekuatan Polres Pematangsiantar sekitar 304 personel dengan total untuk keseluruhan Operasi Mantap Praja sekitar 1.400 personel, termasuk dari TNI, Linmas, dan sebagainya.
Semua pelaksanaan pengamanan tahapan Pilkada Serentak, katanya, sudah dilaksanakan, termasuk pengamanan gudang, pendistribusian logistik, dan simulasi, serta apel gelar pasukan.
“Sekarang tinggal bagaimana pengamanan masa kampanye. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengamankan Kota Pematangsiantar, apalagi banyak kejadian yang mungkin timbul saat masa kampanye,” tukasnya.
“Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan aman dan damai,” sambungnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematangsiantar Jurist Precisely Sitepu, S.H., M.H, juga menekankan Pilkada tahun ini merupakan Pilkada Serentak Pertama.
“Saya percaya Pilkada akan berjalan dengan baik, berkaca dari Pemilu dan Pilpres,” ujarnya, seraya menambahkan pihaknya juga diinstruksikan untuk menyukseskan Pilkada Serentak sesuai Instruksi Jaksa Agung No 06 Tahun 2023.
Dalam kesempatan itu, Jurist memaparkan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dalam Pilkada, yaitu pemanfaatan teknologi informasi baru, kendala teknis penanganan tindak pidana, rendahnya pengawasan partisipatif, dan kondisi sosial ekonomi.
“Dengan jumlah pasangan calon peserta Pilkada yang cukup banyak, akan menimbulkan persaingan ketat dalam membangun citra untuk dapat menarik simpati masyarakat. Terdapat kemungkinan akan ada kampanye terselubung di luar agenda KPU,” terang Jurist.
Dandim 0207/Simalungun diwakili Kapten Inf Prawoto menerangkan penguatan tugas dan fungsi TNI dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024. Menurutnya, masing-masing tentu memiliki komitmen di setiap kesatuan. Sehingga kita harus jeli melihat kebutuhan masyarakat menjelang Pilkada.
“Kami siap mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil, serta profesional dan berintegritas,” katanya.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar Muhammad Isman Hutabarat mengatakan, tahapan Pilkada telah berlangsung sejak Februari lalu. Saat ini, memasuki tahapan masa kampanye (25 September-23 November). Jadwal kampanye, katanya, meliputi antara lain pertemuan terbatas, pertemuan terbuka, debat, dan pemasangan alat peraga.
“Hari ini, tim pasangan calon diundang KPU untuk membicarakan desain akat peraga kampanye,” ujarnya.
Saat ini, selain memasuki masa kampanye, lanjut Isman, pihaknya juga melakukan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Dibutuhkan 2.877 KPPS untuk 411 TPS,” jelasnya, dan menambahkan pada Pilkada periode lalu partisipasi masyarakat 75 persen. Sedangkan periode kali ini diharapkan minimal 90 persen seiring dengan adanya empat pasangan calon.
Isman juga mengatakan pihaknya sudah menerima logistik Pilkada, yakni bilik suara, kotak suara, segel, dan tinta.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar, HM Ali Lubis menegaskan sejauh ini pihaknya tidak ada menemukan hal-hal yang tidak kondusif terkait Pilkada.
“Mari kita ikuti Pilkada dengan damai dan aman. Siapapun wali kota terpilih, bukan wali kota parpol, tapi wali kota seluruh masyarakat Pematangsiantar secara keseluruhan,” imbaunya, seraya mengatakan sangat tidak tepat melakukan hal-hal yang berpotensi menyebabkan konflik.
“Kita berdoa semoga Pilkada mendapat ridho dari Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” sambungnya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang, S.STP., M.Si, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, dan camat. (*)
