Metroasia.co, Simalungun
Masyarakat Nagori Mekar Sidamanik, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, mulai menyuarakan kekecewaan atas sikap tertutup yang ditunjukkan oleh Pangulu Nagori Mekar Sidamanik, Meriwaty Manurung, dan Direktur BUMNag Mentari Mekar Sidamanik, Lisbon H. Situmorang. Kedua pejabat tersebut dikabarkan tidak memberikan informasi yang jelas terkait program pengadaan bebek petelur yang dikelola di wilayah nagori tersebut. Selasa (11/11)
Program yang dimaksud melibatkan pembangunan kandang bebek petelur milik BUMNag. Namun, hingga kini, warga sekitar mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai sumber dana, besaran anggaran, maupun hasil yang diharapkan dari usaha tersebut.
“Saya tidak tahu menahu soal program ini. Yang saya dengar hanya bahwa kandang bebek itu milik pangulu,” kata seorang warga yang mengaku bermarga Simatupang, tidak jauh dari lokasi kandang.
Dua pemuda yang ditemui di sebuah warung kopi di Sidamanik juga menyatakan hal serupa. “Kami tidak tahu apa‑apa soal bebek petelur. ”ujar mereka.
Kekhawatiran soal pengelolahan anggaran pun muncul, yang menilai bahwa transparansi dalam pengelolahan anggaran BUMNag masih minim.
“Jika ada program yang menggunakan dana nagori, seharusnya ada keterbukaan. Kami berharap pihak berwenang seperti APH (Aspirasi Pemerintahan Daerah), Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pangulu Nagori (DPMP) Kabupaten Simalungun dapat meninjau kinerja pangulu,” sebut masyarakat yang tidak namanya disebut dalam berita.
Sejauh ini, BUMNag Mentari Mekar Sidamanik belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai program bebek petelur tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut diperkirakan melibatkan dana sebesar puluhan juta rupiah.
Upaya media menghubungi Meriwaty Manurung dan Lisbon H. Situmorang melalui telepon hingga berulang kali, untuk mendapatkan informasi juga belum membuahkan respons.
Menanggapi hal ini, Dinas PMPN Kabupaten Simalungun menyatakan kesiapan untuk melakukan audit internal apabila ada laporan resmi dari masyarakat. “Kami selalu mengimbau agar setiap penggunaan dana nagori dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Jika ada indikasi penyimpangan, kami akan menindaklanjuti sesuai peraturan,” ujar Elyanto Purba, Plt Kepala Dinas PMPN Simalungun.
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Simalungun menegaskan akan membuka saluran pengaduan bagi warga yang ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran. “Kami membuka pos pengaduan baik secara langsung maupun melalui aplikasi digital. Setiap laporan akan diproses dengan serius,” kata Kepala Inspektorat, yang meminta identitas pelapor dijaga kerahasiaannya.
Kejadian ini menambah daftar kasus di Kabupaten Simalungun yang menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat segera melakukan klarifikasi dan, bila diperlukan, melakukan audit untuk memastikan bahwa dana nagori digunakan sebagaimana mestinya, demi kesejahteraan bersama.
Editor : Robin silaban