MetroAsia.co, Sumatera Utara
Masih belum hilang dalam ingatan, ketika sejumlah wilayah si Sumatera di terjang banjir Bandang. Banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan provinsi Aceh itu telah memporakporandakan kehidupan masyarakat. Banyak warga yang meninggal, akibat banjir bandang itu. Tidak hanya itu, bahkan perkampungan warga juga ada yang hilang disapu air bercamput kayu gelondongan.
Jerit tangis warga yang menjadi korban banjir seolah tiada henti dan ini merupakan ketidak keberdayaan masyarakat dalam melawan taqdir. Tangis pilu warga itu membangunkan seluruh sendi kehidupan termasuk instansi pemerintah yang langsung berupaya melakukan penyelidikan, sebab musabab terjadinya musibah banjir di wilayah Sumatera menjelang akhir tahun 2025 itu. Apalagi ketika banjir menyapu hampir setiap sendi kehidupan warga, alam seolah membawa kabar yang menuntun logika kalau musibah itu terjadi akibat rusaknya ekosistem alam. Sinyal ini dibuktikan dengan banyaknya , kayu kayu gelondongan ikut terbawa air dan menyapu pemukiman warga.
Kementerian Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ( KLH/KBPLH ) selaku salah satu dari sejumlah instansi pemerintah turun ke.lapangan langsung memberhentikan sementara operaional tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan khususnya di wilayah kecamatan Batang Toru. Adapun, tiga perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.
Hanif Faisol Nurofiq, dalam siaran persnya seperti dilansir dari sejumlah media mengatakan dengan memberhentikan sementara operasional tiga perusahaan yang ada di wilayah kecamatqn Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan itu, pihaknya telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta.
Salah satu dari perusahaan yang diberhentikan sementara Operasionalnya oleh Kementerian Lingkungan Hidip adalah Holding BUMN Perkebunan yang nota bene merupakan perusahaan milik negara. Perlu disampaikan
semenjak Holding BUMN Perkebunan resmi terbentuk pada Oktober 2014 lalu dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ditetapkan sebagai induk usaha mengelola seluruh perkebunan milik negara maka diperkirakan total luas aset lahan yang dikelola mencapai 1,2 juta hektare (ha).
Areal perkebunan yang dikelola oleh BUMN itu tersebar luas di sejumlah wilayah tanah air, dan salah satu unit usaha yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) itu berada di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yakni diKecamatan Batangtoru, dan unit usaha ini dengan unit kebun Hapesong dan mengelola tanaman dengan komoditas kelapa sawit.
Sebagai perusahaan yang mengelola berbagai jenis komoditas tanaman, Holding perkebunan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selama ini dikenal sebagai perusahaan yang sangat menjaga lingkungan. Namun hal ini kembali terbantahkan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang memberhentikan sementara operasional perusahan karena diduga turut menjadi penyebab terjadinya banjir si wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta,” kata Hanif dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (6/12).
“DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
Menurut Hanif, perlu evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan usaha di kawasan tersebut. Ia mengatakan akan melakukan pidana hukum jika ditemukan ada perusahaan atau aktivitas usaha yang memperparah bencana.
Lebih serius dikatakan KLH/BPLH akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” tegasnya.
Adanya kebijakan penghentian sementara operasional tiga perusahaan di wilayah kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, sejumlah pihak mengaku sangat mendukung kebijakqn Kementerian Lingkungan Hidup tersebut. Tidak hanya di Batang Toru, kita juga memeriksa agar Kementerian Lingkungan Hidup juga turut memeriksa unit unit usaha perkebunan yang di kelola oleh Holding Perkebunan, termasuk ketersediaan hutan Brombosnya yang sejak zaman Belanda sengaja di bangun dan dipelihara untuk menjaga ekosistem, kata sumber. (Ans)