Simalungun,Metroasia.co – Pengelolaan Dana Desa di Desa (Nagori) Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dipertanyakan oleh warga karena dinilai banyak yang tidak sesuai.
Berdasar informasi yang dihimpun dari beberapa warga Nagori itu, Selasa (27/2/2024) bahwa diduga DD tersebut hanya ada nomenklaturnya tapi pelaksanaan diduga tidak sesuai.
Disebutkan di Nagori Dolok Malela, Rumah Desa Sehat adalah memanfaatkan rumah warga sedangkan itu dianggarkan dari DD sebesar Rp 9.330.000 demikian juga dianggarkan untuk pengadaan Alkes Rp 9.740.000 sebagai sarana Polindes atau rumah sehat, akan tetapi menurut beberapa warga alkes tersebut adalah milik tenaga kesehatan dai Puskesmas.
Begitu juga dianggarkan biaya koordinasi pemerintah desa sebesar Rp 12.500.000 dinilai warga hanya untuk masuk kantong oknum tertentu.
Menurut pengakuan salah seorang perangkat bahwa pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baik untuk Balita, Bumil dan Lansia dikelola langsung oleh istri Pangulu. Dimana dana untuk itu dianggarkan lebih dari Rp 50 juta.
“Kalau itu langsung ibu Pangulu yang belanjakan, tapi untuk lebih jelasnya apa saja yang dibelanjakan dan rinciannya langsung aja ke Pangulu,” Ucap narasumber.
Sementara itu, Surya selaku Pangulu Nagori Dolok Malela saat akan dikonfirmasi tidak pernah berada dikantor. Bahkan ketika dihubungi lewat teleponnya pun sangat susah dan ketika diangkat selalu banyak alasan dengan mengatakan ada rapat dikantor camat padahal domety tidak ada rapat.
Bahkan Surya tidak segan mengatakan kepada wartawan bahwa ia sedang Mengarit rumput untuk makanan lembunya padahal saat itu masih jam kerja.
Demikian juga para perangkatnya sepertinya mengikuti jejak pemimpin nya untuk keluyuran di jam kantor.
Saat dihubungi wartawan pada selasa (27/2/2024) Kaur Ekbang Trisna yang berboncengan dengan Sekdes Tika mengatakan sedang ada pekerjaan diluar kantor. Namun ditunggu lebih dari 2 jam mereka tidak kunjung kembali.
Kondisi itu sinkron dengan informasi dari warga yang menyebutkan kantor Nagori Dolok Malela sering kosong pada jam kantor sehingga dinilai tidak mencerminkan perilaku pemerintah nagori yang baik.
Dalam hal itu, Camat maupun DPMN bahkan Bupati diharapkan dapat memberikan pembinaan dan mengevaluasi kinerja dari Pangulu dan perangkat desa. (RobS)
