JAKARTA
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pembentukan dewan tersebut menandai perluasan orientasi kebijakan dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa orientasi kebijakan diperluas untuk menjangkau kondisi keuangan keluarga secara lebih menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.
Menurut Menko Airlangga, keluarga menjadi titik perhatian karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan diarahkan untuk melihat manfaat layanan dan program keuangan pada tingkat rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Menko Airlangga melaporkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjadi ketua dewan, sedangkan Menko Perekonomian menjalankan tugas sebagai ketua harian. Jajaran pimpinan dewan turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan sejumlah menteri sebagai anggota.
Dalam pelaksanaannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa perhatian diarahkan pada kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi guncangan atau financial resilience, serta rasa aman dalam mengelola keuangan atau financial security. Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Adapun pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Red