Metroasia.co, Pematangsiantar
Rapat Paripurna DPRD kota Pematangsiantar dipimpin ketua DPRD, Timbul Marganda Lingga, didampingi wakil ketua, Daut Simanjuntak tentang pembahasan akhir Ranperda P-APBD 2025 menjadi sorotan publik karena dinamika memanas. Rabu (24/9)
Hal itu tersebut disebabkan, Fraksi Partai Golkar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi.
Sri Rahmawati menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai tak mendapat perhatian serius, salah satunya nasib pedagang Pasar Horas Gedung IV yang sudah setahun menunggu kepastian pasca kebakaran.
“Sudah satu tahun pedagang menunggu, tetapi wali kota belum mengambil langkah nyata,” tegas Rahmawati.
Fraksi Golkar juga menilai jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi DPRD masih bersifat normatif, hanya berisi janji tanpa langkah konkret.
“Dalam nota jawaban wali kota, hanya terdengar kalimat ‘kami akan’ tanpa ada tindakan nyata,” ujarnya.
Selain kinerja, kondisi kesehatan wali kota turut disoroti. Fraksi Golkar menyarankan agar Wesly Silalahi mengambil cuti tiga bulan untuk memulihkan kesehatan sekaligus memperdalam pemahaman tata kelola pemerintahan, dengan mendelegasikan wewenang kepada wakil wali kota agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Golkar juga menyoroti penggunaan stempel Kesbangpol dalam penandatanganan fakta integritas bersama elemen masyarakat beberapa waktu lalu.Frengki boy saragih
“Penggunaan stempel Kesbangpol dalam dokumen fakta integritas adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap Rahmawati.
Editor : Robin silaban